Bawaslu Provinsi Sulut Gelar Penguatan Kelembagaan bersama Partai Politik, Perkuat Konsolidasi Demokrasi

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan bersama partai politik (parpol) se-Sulawesi Utara di Ruang Command Center Kantor Bawaslu Sulut, Senin (6 Juli 2026). Kegiatan ini menjadi forum dialog sekaligus penguatan kelembagaan dalam menghadapi agenda demokrasi yang akan datang.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan partai politik di Sulawesi Utara dengan tujuan memperkuat kapasitas dan soliditas kelembagaan, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya konsolidasi demokrasi, serta membangun sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.

Membuka kegiatan, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, mengatakan bahwa masa jeda setelah pelaksanaan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bekal menghadapi tahapan Pemilu berikutnya.

"Penguatan kapasitas kelembagaan ini kami laksanakan pada masa jeda antara Pilkada dan persiapan menuju tahapan Pemilu Legislatif. Harapan kami, partai politik dapat melakukan evaluasi terhadap berbagai proses yang telah dilalui sehingga semakin siap menghadapi agenda politik berikutnya," ujar Ardiles.

Menurutnya, partai politik memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan perlu terus dilakukan agar parpol mampu menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, serta rekrutmen politik secara optimal.

"Kami berharap partai politik dapat menjadi pionir dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah yang semakin berkualitas, demokratis, dan berintegritas," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Valina Singka Subekti, M.Si., yang hadir sebagai narasumber, menyoroti kecenderungan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik berdasarkan berbagai hasil survei nasional. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama bagi seluruh partai politik.

"Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Partai politik jangan sampai terlalu sibuk dengan agenda internal maupun membangun citra semata, tetapi melupakan fungsi utamanya sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," ungkap mantan Anggota KPU RI periode 2004–2009.

Ia juga menilai munculnya kecenderungan kartelisasi partai politik yang ditandai dengan dominasi koalisi besar di pemerintahan berpotensi mengurangi efektivitas fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi.

"Konfigurasi politik yang semakin homogen perlu menjadi perhatian bersama. Meski demikian, peran partai politik tetap sangat strategis karena dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan, Salman Saelangi.

Ia menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data partai politik yang saat ini sedang berlangsung dapat dilakukan secara terpusat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun secara berjenjang hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sehingga seluruh data kepengurusan dapat diperbarui secara akurat dan sesuai ketentuan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Sulut Steffen S. Linu, Ketua Bawaslu Manado Brilian Maengko serta perwakilan berbagai partai politik di Sulawesi Utara, di antaranya Partai Perindo, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Gelora, serta sejumlah partai politik lainnya. Ada juga beberapa perwakilan media.

Melalui kegiatan penguatan kelembagaan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berharap terbangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin erat dengan partai politik sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pemilu yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga menghasilkan demokrasi yang semakin substantif, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.