Lompat ke isi utama

Berita

Keker Pemilu Seri 9, Bawaslu Sulut Bahas Penanganan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal dan Penertiban APK

Sumber Foto: Humas Bawaslu Sulut

Keker Pemilu Seri 9, Bawaslu Provinsi Sulut Bahas Penanganan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal dan Penertiban APK, berlangsung secara daring pada Kamis (19/11/2026).

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bagaimana membedakan pelanggaran kampanye di luar jadwal dengan pelanggaran ketertiban umum dalam pemasangan atribut partai politik dan alat peraga kampanye (APK)? Persoalan ini menjadi pembahasan dalam diskusi Keker Pemilu Seri 9 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara daring, Kamis (19/11/2026).

Mengangkat tema Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal dan Penggunaan Atribut Partai serta Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Ketertiban Umum, kegiatan ini menghadirkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Sulut Zulkifli Densi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik sebagai pemantik, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Harmoko Mando sebagai narasumber.

Dalam pengantarnya, Zulkifli menyampaikan bahwa persoalan kampanye di luar jadwal dan pemasangan atribut partai maupun APK yang melanggar ketertiban umum membutuhkan kecermatan pengawas dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran.

“Dari perspektif penanganan pelanggaran, kita harus mampu membedakan mana pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan mana pelanggaran ketertiban umum sesuai regulasi pemda atau instansi lainnya,” ujarnya.

Ia berharap diskusi ini dapat memperkuat pemahaman jajaran pengawas dalam mengidentifikasi serta menentukan langkah penanganan yang tepat terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Memasuki sesi materi, Abdul Malik menjelaskan bahwa kampanye di luar jadwal harus dilihat dari unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tidak setiap aktivitas politik dapat serta-merta dikategorikan sebagai kampanye. Pengawas perlu memastikan adanya unsur kegiatan untuk meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program, maupun citra diri peserta pemilu.

Ia juga mengingatkan pentingnya menguji setiap unsur dugaan tindak pidana kampanye di luar jadwal secara cermat, termasuk unsur kesengajaan dan kesesuaian waktu kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. Penanganannya harus melalui mekanisme yang berlaku, baik untuk dugaan tindak pidana maupun pelanggaran administrasi.

Sementara itu, Harmoko Mando memaparkan persoalan pemasangan atribut partai dan APK dari konteks pengawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Menurutnya, penertiban tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan kepemiluan, tetapi juga menyangkut estetika, keselamatan pengguna jalan, dan ketertiban fasilitas publik.

Ia menjelaskan bahwa pemasangan APK harus memperhatikan lokasi yang ditetapkan KPU, larangan pemasangan di tempat ibadah, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, gedung pemerintah, serta lokasi lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pemasangan pada lahan milik pribadi atau badan swasta juga harus mendapat izin pemilik.

Harmoko turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan di lapangan. Mulai dari pencegahan dan patroli pengawasan, kajian serta rekomendasi, pemberian peringatan dan penertiban mandiri, hingga penertiban terpadu bersama Satpol PP, KPU, kepolisian, dan TNI apabila diperlukan.

Melalui diskusi ini, Bawaslu Sulut mendorong penguatan pemahaman regulasi dan koordinasi antarlembaga agar pengawasan kampanye berjalan lebih efektif. Pencegahan tetap menjadi langkah utama, namun penanganan dan penertiban harus dilakukan secara tepat sesuai kewenangan, demi menjaga kualitas demokrasi sekaligus ketertiban umum.

Foto: Muhammad Irsyad
Editor: Humas Bawaslu Sulut

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle