Bawaslu Sulut Ikuti Diseminasi Hasil SPI 2025, Perkuat Komitmen Integritas dan Tata Kelola Antikorupsi

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengikuti kegiatan “Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Bawaslu Tahun 2025 dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2026” yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Republik Indonesia, pada Rabu (6 Mei 2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya penguatan budaya antikorupsi di lingkungan lembaga negara.

Sebagai informasi, SPI merupakan instrumen yang dikembangkan KPK untuk mengukur tingkat integritas serta memetakan potensi risiko korupsi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Melalui survei ini, setiap instansi didorong untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan paparan hasil SPI Tahun 2025, Bawaslu menempati peringkat 272 dari 657 instansi secara nasional. Sementara dalam pengelompokan berdasarkan tipe lembaga, Bawaslu berada pada peringkat 50 dari 59 lembaga yang disurvei.

Pada tingkat unit kerja provinsi, Bawaslu Provinsi Bali tercatat memiliki capaian integritas internal tertinggi pada sejumlah dimensi penilaian, di antaranya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan nilai 94,1 serta Pengelolaan Anggaran dengan nilai 90,89.

Dalam rekomendasinya, KPK menegaskan bahwa hasil SPI wajib ditindaklanjuti oleh setiap lembaga publik sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. Beberapa rekomendasi utama yang disampaikan meliputi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan objektivitas dalam kebijakan sumber daya manusia (SDM).

Narasumber dari KPK, Budhi, dalam pemaparannya menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen lembaga dalam membangun budaya integritas.

“Integritas dimulai dari partisipasi. Kami mengajak seluruh elemen di Bawaslu untuk berani mengisi dan bersama-sama menghabisi korupsi demi pelayanan publik yang bersih,” ujar Budhi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sulut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan integritas kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.