Perkuat Jajaran Sekretariat, Bawaslu Sulut Ikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu RI

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Dalam rangka memperkuat tata kelola dan kinerja jajaran sekretariat, Bawaslu Provinsi Sulut mengikuti Rapat Rutin Pembinaan dan Evaluasi Sekretariat Bawaslu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI) secara daring, Senin (28 September 2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari Command Center Kantor Bawaslu Sulut oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Aldrin A. Christian, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Anggray S. Mokoginta, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) Yenne Janis, serta jajaran Koordinator Subbagian (Koorsubag).

Rapat pembinaan dan evaluasi tersebut membahas sejumlah hal strategis dalam mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sekretariat Bawaslu. Pembahasan meliputi aspek kesekretariatan, sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, kehumasan, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hingga manajemen talenta sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan profesionalitas jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Bawaslu.

Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, dalam rapat tersebut menekankan pentingnya pembinaan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh jajaran sekretariat mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Menurutnya, penguatan sekretariat tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas SDM, penguatan organisasi, serta pengelolaan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu.

Pembinaan secara berkala juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi jajaran sekretariat sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel.

Melalui rapat pembinaan dan evaluasi ini, Bawaslu Sulut berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kesekretariatan, meningkatkan profesionalitas ASN, serta memastikan dukungan administrasi dan kelembagaan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.