Rapat Rutin Bawaslu Sulut Jadi Momentum Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Sulut menggelar rapat rutin jajaran sekretariat bersama pimpinan pada Selasa (7 April 2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja kelembagaan di masa non tahapan Pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulut, Erwin F. Sumampouw, menyampaikan bahwa masa non tahapan merupakan periode yang krusial bagi Bawaslu. Pada fase ini, Bawaslu tidak hanya berfokus pada penyusunan regulasi, tetapi juga dituntut untuk mengintensifkan sosialisasi tugas dan fungsi kelembagaan serta melakukan konsolidasi guna meningkatkan literasi demokrasi masyarakat.

“Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI menegaskan dua tugas utama Bawaslu, yakni sosialisasi tugas kelembagaan dan konsolidasi demokrasi,” ujar Sumampouw.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Sulut tersebut mengajak seluruh jajaran untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, serta terus meningkatkan kompetensi individu guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan kedepan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut, Aldrin A. Christian, menjelaskan bahwa rapat rutin ini juga menjadi sarana evaluasi kinerja pegawai, khususnya dalam mengukur capaian target kerja serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis ke depan.

“Melalui rapat ini, kita dapat melihat sejauh mana progres kinerja yang telah dicapai, sekaligus merumuskan strategi untuk peningkatan kinerja ke depan,” ungkapnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Anggray S. Mokoginta, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) Yenne Janis, dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Melalui pelaksanaan rapat rutin ini, Bawaslu Sulut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja kelembagaan, sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkuat demokrasi yang berintegritas di Sulawesi Utara.