Bersama BEM UNIMA, Bawaslu Provinsi Sulut Dorong Diskusi Kritis Perkuat Demokrasi

Tondano, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan membangun ruang dialog bersama generasi muda, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kembali melaksanakan kunjungan kelembagaan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Manado (UNIMA), yang berlangsung di Gedung Rektorat UNIMA, Senin (11 Mei 2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Presiden BEM UNIMA, Gratio W. Rondonuwu, bersama jajaran pengurus BEM fakultas. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Sulut yang membuka ruang diskusi konstruktif antara mahasiswa dan lembaga negara.

“Tentu kami mengapresiasi agenda ini. Ini menjadi pengalaman pertama bagi kami, ketika lembaga negara seperti Bawaslu hadir dan mengajak mahasiswa berdiskusi bersama,” ujar Gratio.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut, Donny Rumagit, menegaskan bahwa mahasiswa merupakan mitra strategis Bawaslu dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kelompok kritis yang bebas dari kepentingan politik praktis.

“Mahasiswa merupakan kelompok kritis, agen perubahan, serta masih bebas dari kepentingan politik praktis. Kami berharap ada masukan dari kawan-kawan mahasiswa, termasuk otokritik terhadap peran-peran Bawaslu hari ini dalam menjaga demokrasi,” ujar Donny.

Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang dilakukan Bawaslu saat ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.

“Banyak generasi saat ini seolah menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang given, padahal demokrasi bukanlah pemberian, melainkan diperoleh melalui perjuangan panjang,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw, mengutip pandangan Tan Malaka yang menyebut bahwa idealisme merupakan kemewahan terakhir yang dimiliki mahasiswa.

“Karena itu, kami merasa tidak salah datang berdiskusi bersama mahasiswa di Kampus UNIMA ini,” ujar Erwin.

Erwin juga menyoroti dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dalam sejarah Pemilu 1977 pernah ada nota protes dari dua partai politik kepada penyelenggara Pemilu akibat masih maraknya pelanggaran atau fraud election dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi refleksi penting bagi penguatan sistem demokrasi dan kelembagaan penyelenggara Pemilu saat ini. Ia berharap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh Komisi II DPR RI dapat mengakomodasi penguatan kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu dalam menangani berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Dekan Fakultas Pendidikan dan Psikologi UNIMA, Richard Pangkey. Ia menilai diskusi mengenai demokrasi penting terus dilakukan, khususnya dalam mendorong keterlibatan mahasiswa menyuarakan isu-isu demokrasi melalui media sosial.

Dalam sesi diskusi, Presiden BEM UNIMA, Gratio Rondonuwu, turut menyoroti kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu, khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam memutus langsung perkara menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan efek jera bagi pelanggar.

“Dalam kasus netralitas ASN, ketika terbukti melanggar, Bawaslu hanya merekomendasikan kepada KASN dan tidak memiliki kewenangan memutus langsung perkara tersebut. Ini menjadi masukan penting terkait penguatan kewenangan Bawaslu dalam rangka penegakan keadilan Pemilu,” jelas Gratio.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Sulut, Yenne Janis, bersama jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.