Dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Pimpinan Bawaslu Sulut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan atensinya, serta sudah bisa menerima kedatangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil supervisi yang dilakukan masih banyak pekerjaan rumah yang harus di bereskan terutama dukungan fasilitas sarana prasana untuk Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan dan lain-lain.

Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap jajaran Panwaslu sudah melalukan tugas dan fungsi Pengawasan sesuai amanat UU No 7 Tahun 2017.

Awaluddin Umbola Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut mengatakan bahwa dalam 1 (satu) minggu kedepan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah mampu menyelesaikan Media Sosial Panwaslu Kecamatan.

Agenda Audiensi antar Pengurus Netfid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dengan Bawaslu Sulut membahas kesiapan Netfid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pemantauan di 15 Kabupaten/Kota dan Akreditas Pemantau Pemilu.

Dari hasil akumulasi seluruh dimensi tersebut, Sulawesi Utara menjadi daerah rawan tinggi kedua setelah DKI Jakarta. Lagi-lagi Sulawesi Utara masuk 3 besar daerah rawan tinggi. Bahkan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 kemarin. Sulawesi Utara pernah me

Landasan IKP sendiri berbasis Riset oleh Bawaslu terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggali data dari unsur Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, KPU, Fokopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, sekaligus menyerahkan DIPA TA 2023 secara langsung kepada 24 Satker Instansi/Lembaga dan 15 Kabupaten/Kota se-Sulut.

Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2024 antara Bawaslu dengan stakeholder.

Partai politik bukan musuh Bawaslu. Kita mempunyai tujuan yang sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.