Bawaslu Provinsi Sulut Gandeng Mahasiswa IAIN Manado Bahas Tantangan Demokrasi di Indonesia

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kembali melaksanakan visitasi dan kunjungan kelembagaan sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan Pemilu. Kali ini, kegiatan tersebut dikemas dalam forum diskusi bersama pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang berlangsung di Ruang Fakultas Tarbiyah IAIN Manado, Kamis (18 Juni 2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut, Donny Rumagit, didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Yenne Janis, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Anggray S. Mokoginta, serta jajaran Tim Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Donny menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, untuk membahas berbagai dinamika demokrasi sekaligus menghimpun masukan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepemiluan.

Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok strategis yang masih memiliki idealisme, daya kritis, dan kepedulian tinggi terhadap isu-isu kebangsaan sehingga pandangan mereka penting untuk didengar dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi.

"Kami ingin berdiskusi mengenai berbagai isu demokrasi dari perspektif mahasiswa. Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, termasuk kritik, otokritik, maupun masukan terhadap kerja-kerja Bawaslu selama ini," ujar Donny.

Sementara itu, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Manado, Sarah Sakira, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Sulut yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Menurutnya, komunikasi semacam ini penting agar penyelenggara pemilu dapat memahami berbagai pandangan yang berkembang di kalangan generasi muda.

Sarah juga menilai bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Ia berpandangan bahwa ruang penyampaian kritik terhadap kebijakan publik perlu terus dijaga agar demokrasi dapat berkembang secara sehat dan partisipatif.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai isu yang mengemuka, salah satunya mengenai praktik politik uang dalam Pemilu. Para peserta menilai bahwa politik uang masih menjadi persoalan serius yang berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah seorang peserta menyampaikan bahwa kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang relatif rendah cenderung lebih rentan menjadi sasaran praktik politik uang. Karena itu, ia mendorong agar program sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu ke depan lebih difokuskan kepada kelompok-kelompok rentan, seperti petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah pedesaan.

Menanggapi hal tersebut, Donny Rumagit mengakui bahwa praktik politik uang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum semata. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui penguatan pendidikan politik, peningkatan kesadaran demokrasi, serta pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa masukan dari kalangan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam menyusun strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran. Bawaslu, lanjutnya, akan terus membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas di Sulawesi Utara.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berharap sinergi dengan kalangan akademisi terus terbangun sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat demokrasi, tetapi juga berperan aktif sebagai mitra strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.