Bawaslu Provinsi Sulut Sampaikan Pemutakhiran Data Parpol Perlu Perhatikan Empat Elemen Utama

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum  Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa terdapat empat elemen utama yang harus menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data partai politik, yakni jumlah pengurus, jumlah anggota, keterwakilan perempuan, serta domisili kantor sekretariat partai.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara di Aula Kantor KPU Provinsi Sulut, Kamis (18 Juni 2026).

Menurut Ardiles, pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi modal penting pada saat pelaksanaan verifikasi partai politik dalam tahapan Pemilu mendatang.

"Pemutakhiran data ini diharapkan dapat menjadi dasar yang baik ketika memasuki tahapan verifikasi partai politik pada penyelenggaraan Pemilu nanti," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap proses tersebut, namun tidak terlibat secara langsung dalam mekanisme pembaruan data partai politik. Oleh karena itu, Bawaslu berharap setiap perubahan atau pembaruan data yang dilakukan oleh partai politik dapat turut diinformasikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi.

"Kami di Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, apabila terdapat perubahan atau pembaruan data partai politik, kami berharap informasi tersebut juga dapat disampaikan kepada Bawaslu sebagai bagian dari proses pengawasan," kata Ardiles.

Lebih lanjut, Ardiles mengingatkan bahwa salah satu persoalan yang kerap menjadi perhatian publik dalam proses pemutakhiran data partai politik adalah dugaan pencatutan nama masyarakat sebagai anggota partai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Menurutnya, isu tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar proses pemutakhiran data berlangsung secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut, Donny Rumagit, memaparkan agenda konsolidasi demokrasi yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh pihaknya. Salah satu sasaran utamanya adalah partai politik.

“Saat ini kami sedang gencar melakukan konsolidasi demokrasi, dan parpol menjadi salah satu elemen sasarannya. Sejauh ini, sudah ada empat parpol yang kami sambangi langsung, yaitu PSI, Golkar, Perindo, dan Partai Buruh. Tentu kami masih menunggu undangan untuk berkunjung ke parpol lainnya,” ungkap Donny di hadapan para perwakilan partai yang hadir.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Salman Saelangi, jajaran struktural KPU Provinsi Sulawesi Utara, serta para Liaison Officer (LO) partai politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara.