Bawaslu Sulut Matangkan Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Menuju Pemilu 2029

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Pertemuan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (28/04/2026) dengan melibatkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Rakor ini merupakan langkah strategis untuk mematangkan kesiapan teknis pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Bawaslu RI Nomor 73/PM.05/K1/04/2026. Regulasi tersebut menetapkan standar pelaksanaan P2P dengan visi besar bertajuk “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penentuan mekanisme pelaksanaan program, di mana forum mempertimbangkan efektivitas antara metode daring (online) atau luring (offline) dengan menimbang berbagai aspek termasuk pola perekrutan peserta.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Sulut, Steffen S. Linu, menekankan pentingnya keseragaman pemahaman di tingkat kabupaten/kota.

"Kita harus memastikan bahwa setiap tahapan P2P ini berjalan sesuai koridor yang ditetapkan pusat. Fokus kita bukan sekadar melaksanakan kegiatan, tapi bagaimana melahirkan pengawas partisipatif yang militan dan siap mengawal integritas Pemilu 2029 mendatang," ujar Steffen.

Di sisi lain, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Anggray Sari Mokoginta, menyoroti sisi administratif dan koordinasi teknis.

"Finalisasi ini mencakup kesiapan anggaran, modul pembelajaran, hingga seleksi calon peserta. Kami meminta Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera merampungkan pemetaan potensi peserta agar saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala teknis yang berarti," tambah Anggray.

Rapat ini diikuti dengan antusias oleh jajaran pimpinan serta staf teknis Bawaslu dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Melalui Rakor ini, diharapkan program P2P 2026 dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem pengawasan yang inklusif di Bumi Nyiur Melambai.