Erwin Sumampouw Sampaikan Dinamika dan Tantangan Penguatan SDM Bagi Jajaran Pengawas Pemilu

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Erwin F. Sumampouw sampaikan dinamika dan tantangan dalam penguatan SDM Jajaran Pengawas Pemilu, pada pekan Konsolidasi Kelembagaan bersama Bawaslu Kabupaten-Kota, Rabu (28 Januari 2026).

Pemilu 2024 menunjukan penyelenggaraan keserentakan Pemilu yang kompleks. Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadapi beban kerja tinggi, serta tantangan teknologi dan politik uang. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu agar efektif, adaptif dan berintegritas.

“Putusan MK terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal di satu sisi menguntungkan kita dimana hal ini dapat menekan tingkat kompleksitas pelaksanaan tahapan, tetapi di sisi lain kita juga harus mempersiapkan diri, sangat mungkin ada perubahan nomenklatur,” ungkap Erwin mengawali paparannya.

Erwin mengatakan, kualitas pengawasan pemilu sangat dipengaruhi oleh desain dan kapasitas kelembagaan, untuk itu setidaknya adan empat dimensi kunci yang perlu dipastikan.

Pertama, desain kelembagaan seperti ukuran independensi, belum lagi soal permanen dihadapkan dengan adhoc dan struktur kelembagaan yang bersifat hirarkis. 

“Desain kapasitas kelembagaan yang bersifat hirarki seperti Bawaslu, tantangannya adalah koordinasi, rentang kendali yang cukup jauh dari Bawaslu RI ke Panwascam. Namun ini dapat di sikapi dengan solusi penggunaan teknologi informasi yang ada di Bawaslu. Produk Aplikasi di Bawaslu yang dapat digunakan untuk membantu kerja-kerja kita, berarti pengawas pemilu wajib menguasai teknologi informasi,” terangnya.

Kedua, fungsi kelembagaan. Sejak lahir Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan penindakan. Dua fungsi ini lalu ditambah dengan fungsi penyelesaian sengketa proses. “Selain itu, ada juga fungsi partisipatif, bagaimana mengembangkan pengawasan bersama masyarakat sipil.”

Ketiga, kapasitas kelembagaan mulai dari kompetensi SDM dan jumlah pengawas Pemilu, anggaran, dan teknologi. Dalam mengembangkan penguatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu berbasis teknologi-informasi, Bawaslu melalui Puslitbangdiklat meyiapkan aplikasi Learning Management Sistem (LMS). 

“Selain Rakor maupun Bimtek, LMS ini akan membantu kita mengembangkan kapasitas kita secara mandiri. Pengawas Pemilu dapat mengakses aplikasi ini secara individu, bahkan kedepan LMS ini akan menyasar hingga pengawas adhoc,” ucapnya.

Kata kunci keempat, lanjut Erwin, adalah membangun relasi antara lembaga. Pengawas pemilu efektif bila punya hubungan checks and balances dengan KPU, DKPP, peradilan, dan aparat hukum. 

Pada kesempatan itu, Erwin mendorong perlunya penguatan struktur dan fungsi kelembagaan. Penguatan struktur seperti dari sisi institusionalisasi pengawas adhoc. Bagi Erwin, bukan mendorong pengawas adhoc jadi permanen, akan tetapi lebih masuk akal apabila jajaran adhoc di kecamatan dan kelurahan ditambah.

Strategi lainnya, perlunya penguatan kapasitas SDM seperti pelatihan reguler, penggunaan tekologi digital serta literasi berbasis data. Erwin katakan, penguatan literasi di Bawaslu Provinsi Sulut hal ini coba di dorong melalui pengadaan pojok baca, banyak literasi Pemilu yang dapat diperoleh dari situ.

Erwin mendorong jajaran Pengawas Pemilu agar menguasai teknologi informasi. Menurutnya, pemanfaatn IT dan AI akan semakin mewarnai demokrasi electoral kedepan. 

“Ada presiden menang Pemilu di Filipina karena kampanye di media sosial TikTok. Artinya kita sebagai jajaran pengawas pemilu penting menguasai teknologi informasi dan artifisial intelegensi (AI),” tutupnya. 

Pekan konsolidasi kelembagaan tersebut, diikuti oleh jajaran Ketua dan Anggota serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten-Kota secara daring (melalui zoom meeting). Turut hadir Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Aldrin A. Christian dan Kepala Bagian Administrasi Greity Tuturoong.