Gelar Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Sulut dan BEM UKIT Tomohon Bahas Politik Uang hingga Peran Pemilih Pemula

Tomohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar konsolidasi demokrasi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), Rabu (09/09/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara Bawaslu Sulut dan mahasiswa untuk membicarakan berbagai persoalan kepemiluan, tantangan demokrasi, serta peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Presiden Mahasiswa BEM UKIT, Reijen Entima, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu Sulut. Menurutnya, kehadiran Bawaslu di tengah mahasiswa membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan pandangan sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut, Donny Rumagit, menyampaikan terima kasih kepada BEM UKIT yang telah membuka ruang dialog bersama Bawaslu.

“Terima kasih kepada BEM UKIT yang sudah menerima kami dari Bawaslu Sulut. Kita akan berdiskusi bersama mengenai masa depan demokrasi,” ujar Donny.

Menurut Donny, konsolidasi demokrasi tidak semata-mata membahas proses pemilu, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat ikut memastikan demokrasi berjalan dengan baik setelah pemimpin terpilih menjalankan mandatnya.

Karena itu, kata dia, mahasiswa memiliki posisi penting dalam memberikan pandangan dan kritik terhadap berbagai persoalan demokrasi.

“Kami ingin meminta pandangan dari mahasiswa karena mahasiswa merupakan agen perubahan. Demokrasi bukan sesuatu yang diberikan, tetapi merupakan perjuangan yang harus terus dijaga,” katanya.

Mahasiswa Soroti Politik Uang

Dalam sesi diskusi, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan bagi demokrasi. Salah satu yang mendapat perhatian adalah praktik politik uang dalam pemilu.

Septiano dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UKIT mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan praktik politik uang yang dilakukan secara terang-terangan di sekitar tempat pemungutan suara (TPS).

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menggeser orientasi pemilih dalam menentukan pilihan. Pemilih tidak lagi mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi calon, tetapi lebih dipengaruhi oleh imbalan yang diterima.

“Politik uang itu merusak demokrasi karena pemilih akhirnya hanya melihat uang yang diberikan calon, bukan kompetensi dari calon tersebut,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal BEM UKIT, Emilia Papotot. Ia menyoroti pentingnya penguatan fungsi pencegahan Bawaslu, khususnya melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Emilia menilai pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu, termasuk bahaya politik uang, perlu terus diperkuat. Menurutnya, pencegahan tidak dapat dilakukan hanya menjelang pemilu, tetapi harus dibangun secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Kejahatan Demokrasi Jadi Perhatian Bersama

Menanggapi berbagai pandangan mahasiswa, Donny mengatakan bahwa persoalan yang disampaikan dalam forum merupakan bagian dari tantangan yang harus dihadapi bersama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan pada jalurnya.

Ia mengingatkan bahwa praktik-praktik yang mencederai demokrasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi apabila tidak dicegah dan ditindak secara serius.

Menurut Donny, berbagai persoalan yang pernah muncul dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dugaan keterlibatan penyelenggara maupun persoalan dalam pengelolaan data hasil pemilu, harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.

“Bagaimana nasib demokrasi kalau sering terjadi kasus seperti ini?” kata Donny.

Ia juga menyinggung persoalan korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah. Menurutnya, berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses memilih pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokratis digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

“Ini menjadi PR kita bersama agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan demokrasi,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, mahasiswa turut mengangkat sejumlah isu kebijakan publik dan kehidupan berbangsa, termasuk persoalan militerisme di Papua, efisiensi pemerintahan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Beragam isu tersebut menunjukkan bahwa perhatian mahasiswa terhadap demokrasi tidak terbatas pada persoalan pemilu, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Pesan bagi Pemilih Pemula

Pada kesempatan yang sama, perwakilan mahasiswa meminta pesan Bawaslu kepada mahasiswa baru agar dapat berpartisipasi secara baik dan benar dalam pemilu yang akan datang.

Donny menekankan pentingnya pemilih, terutama pemilih pemula, untuk mengenali calon pemimpin sebelum menentukan pilihan. Menurutnya, visi dan misi calon harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan, termasuk melihat apakah program yang ditawarkan realistis dan dapat diwujudkan.

“Pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, pemilih pemula memiliki peran penting dalam menentukan masa depan demokrasi bangsa,” tuturnya.

Ia menambahkan, menjaga demokrasi tidak selalu harus dimulai dari gerakan besar. Kepedulian terhadap persoalan-persoalan kecil di lingkungan sekitar dapat menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran dan gerakan demokrasi yang lebih luas.

Konsolidasi demokrasi bersama BEM UKIT menjadi bagian dari upaya Bawaslu Sulut membangun ruang dialog dengan kelompok mahasiswa. Melalui forum semacam ini, Bawaslu tidak hanya menyampaikan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan pandangan terhadap perjalanan demokrasi.

Keterlibatan mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada momentum pemilu. Sebagai kelompok yang memiliki daya kritis dan semangat perubahan, mahasiswa diharapkan terus mengambil bagian dalam mengawal demokrasi, baik melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif maupun keberanian menyuarakan kepentingan publik.

“Kalau mahasiswa terus kritis dan peduli, saya percaya masa depan demokrasi akan tetap cerah. Termasuk di UKIT, karena ada mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan mau berdiskusi tentang demokrasi,” pungkas Donny.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden BEM UKIT Bidang Internal, Jerikho Indien; Ketua MPM UKIT, Cristio Piri; Bendahara BEM UKIT, Kevin Marpaung; serta Pengurus BEM UKIT, Dimas Yonshintama.

Sementara dari Bawaslu Sulut hadir Koordinator Subbagian Penyelesaian Sengketa, Nicky Londok; Koordinator Subbagian Hukum, Olivia Kembie; serta jajaran staf sekretariat Bawaslu Sulut lainnya.