Keker Pemilu Seri 6, Bawaslu Sulut Bedah Netralitas Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Kampanye

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Peran tokoh agama dan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat memiliki pengaruh besar, termasuk dalam dinamika politik dan tahapan kampanye Pemilu. Karena itu, menjaga agar ruang keagamaan dan adat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan Pemilu.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Keker Pemilu Seri 6 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan tema “Netralitas Tokoh Agama, Adat, dan Keberagaman Sosial Budaya dalam Tahapan Kampanye (Larangan Penggunaan Rumah Ibadah dan Fasilitas Milik Pemerintah)”. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026) pagi.

Diskusi dibuka oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi. Dalam pengantarnya, ia menyampaikan bahwa tokoh agama dan tokoh adat di Sulawesi Utara memiliki pengaruh sosial yang cukup kuat karena menjadi figur yang dihormati, dipercaya, serta menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan kekuatan positif dalam menjaga kehidupan sosial. Namun, dalam konteks kampanye Pemilu, pengaruh tersebut juga berpotensi menimbulkan kerawanan apabila dimanfaatkan untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat, terlebih jika melibatkan penggunaan rumah ibadah maupun fasilitas milik pemerintah.

Zulkifli menegaskan bahwa setiap tokoh agama maupun tokoh adat tetap memiliki hak politik sebagai warga negara. Meski demikian, terdapat batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kampanye, khususnya terkait penggunaan fasilitas yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam menangani dugaan pelanggaran, pengawas perlu mencermati konteks peristiwa secara utuh, mulai dari bentuk kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, hingga ada atau tidaknya unsur kampanye.

Memasuki pemaparan materi, diskusi menghadirkan Bayu Mardinta Kurniawan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai pemantik diskusi.

Bayu mengawali paparannya dengan mengangkat persoalan mengenai batas pengaturan hukum kampanye terhadap ruang, jabatan, dan otoritas tokoh agama maupun tokoh adat. Menurutnya, regulasi Pemilu telah mengatur secara tegas larangan penggunaan tempat tertentu serta keterlibatan pejabat publik dalam kampanye. Namun, pengaturan terhadap tokoh agama dan tokoh adat yang tidak memiliki jabatan publik memiliki ruang yang berbeda.

Ia menjelaskan, tokoh agama dan tokoh adat pada dasarnya mempunyai hak politik sebagai warga negara. Persoalan muncul ketika kewibawaan dan otoritas yang dimiliki dalam komunitas keagamaan atau adat digunakan untuk mengarahkan dukungan kepada peserta Pemilu tertentu.

Bayu kemudian menguraikan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Melalui putusan tersebut, penggunaan rumah ibadah untuk kampanye Pemilu dilarang tanpa pengecualian. Sementara itu, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan sepanjang memperoleh izin penanggung jawab tempat dan tidak menggunakan atribut kampanye.

Ia juga membandingkan ketentuan kampanye dalam UU Pemilu dengan UU Pilkada. Terdapat perbedaan mendasar, baik dari sisi penggunaan fasilitas pemerintah maupun subjek hukum yang dapat dikenai sanksi. Dalam UU Pemilu, larangan penggunaan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Sementara dalam UU Pilkada, ketentuan larangan penggunaan tempat ibadah dan fasilitas pemerintah memiliki pengaturan tersendiri dengan cakupan subjek yang berbeda.

Sebagai langkah pengawasan, Bayu mengusulkan beberapa upaya, di antaranya memetakan tokoh yang memiliki jabatan ganda, memantau bantuan kepada lembaga keagamaan dan adat, serta menerapkan pengujian unsur kampanye dengan melihat subjek, tindakan, tempat, dan waktu kejadian. Selain penindakan, ia juga menekankan pentingnya membangun kesepakatan etik bersama lembaga keagamaan dan adat serta memperkuat literasi politik masyarakat.

Selanjutnya, materi diskusi dilanjutkan oleh Yossi C. Korah, M.Pd., Anggota Bawaslu Kota Tomohon sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), selaku narasumber.

Dalam paparannya, Yossi menitikberatkan pada pentingnya menjaga netralitas tokoh agama dan tokoh adat di tengah keberagaman sosial budaya masyarakat, khususnya di Kota Tomohon. Ia menjelaskan bahwa nilai budaya Minahasa, Si Tou Timou Tumou Tou, yang bermakna manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, perlu menjadi landasan dalam membangun kampanye yang saling menghormati dan tidak merendahkan martabat sesama.

Menurutnya, keberagaman agama, subetnis, bahasa, serta kelompok sosial di Tomohon perlu menjadi perhatian dalam setiap aktivitas kampanye. Para peserta Pemilu dan tim kampanye harus mengedepankan komunikasi yang santun, menghormati waktu ibadah, serta menghindari narasi yang berpotensi memicu kebencian dan perpecahan.

Yossi juga menjelaskan perbedaan antara rumah ibadah dan fasilitas milik pemerintah dalam ketentuan penggunaan untuk kampanye. Rumah ibadah tetap menjadi tempat yang dilarang untuk kegiatan kampanye Pemilu. Sementara fasilitas pemerintah dapat digunakan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum, yakni memperoleh izin dari penanggung jawab dan tanpa menggunakan atribut kampanye.

Melalui Diskusi Keker Pemilu Seri 6 ini, Bawaslu Sulut mendorong penguatan pemahaman jajaran pengawas mengenai batasan hukum kampanye sekaligus pentingnya pendekatan sosial budaya dalam mengawal demokrasi. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada upaya menjaga kerukunan, menghormati keberagaman, dan memastikan setiap warga dapat menentukan pilihan politiknya secara bebas tanpa tekanan maupun pengaruh yang menyalahgunakan otoritas sosial.