Lompat ke isi utama

Berita

Keker Pemilu Seri 8: Bawaslu Sulut Bahas Potensi Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Desa dan Pendamping Bansos untuk Pengaruhi Pilihan Pemilih

Sumber Foto: Humas Bawaslu Sulut

Keker Pemilu Seri 8 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan tema “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Program Bansos untuk Mengarahkan Pilihan Pemilih”. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bagaimana jika kewenangan kepala desa dan perangkatnya, termasuk pendamping program bantuan sosial (bansos), disalahgunakan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat? Praktik semacam ini bukan hanya mengancam kebebasan pemilih, tetapi juga berpotensi mencederai kualitas demokrasi.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan diskusi Keker Pemilu Seri 8 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan tema “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Program Bansos untuk Mengarahkan Pilihan Pemilih”. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Kegiatan dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi. Dalam pengantarnya, Zulkifli mengatakan bahwa persoalan penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur desa dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan masyarakat selalu menjadi salah satu kerawanan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Menurutnya, kepala desa dan perangkat desa memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam konteks Pemilu, relasi itu dapat berubah menjadi persoalan apabila dimanfaatkan untuk kepentingan politik peserta Pemilu tertentu.

“Bisa saja ada tekanan atau ajakan untuk memilih peserta Pemilu tertentu. Bahkan, bantuan dari program pemerintah bisa diarahkan menjadi alat untuk menggalang dukungan politik,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bantuan sosial tidak boleh berubah fungsi menjadi bantuan politik. Persoalan muncul ketika penerima bantuan merasa harus memberikan dukungan politik sebagai bentuk balas jasa atau karena khawatir kehilangan bantuan yang selama ini mereka terima. Padahal, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan politik secara bebas tanpa tekanan maupun intimidasi.

Zulkifli juga mengingatkan bahwa ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan kewenangan dan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aktivitas politik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Diskusi kemudian diawali dengan pemaparan materi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, S.H., M.H., selaku pemantik diskusi.

Dalam paparannya, Wirka menjelaskan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan pendamping program bansos memiliki posisi yang cukup strategis dalam kehidupan masyarakat. Posisi tersebut ditopang oleh kewenangan administrasi, kedekatan emosional, serta ketergantungan ekonomi sebagian masyarakat terhadap pelayanan dan bantuan pemerintah.

Kondisi ini, menurutnya, dapat membuka ruang terjadinya politisasi bansos apabila kewenangan dan hubungan sosial tersebut dimanfaatkan untuk membentuk persepsi politik masyarakat. Salah satu persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika bantuan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes justru diklaim sebagai kebaikan pribadi kandidat atau petahana.

Wirka juga menguraikan sejumlah modus politisasi bansos, di antaranya ancaman pencoretan nama keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan apabila tidak memilih calon tertentu, pemasangan atribut atau stiker calon di rumah penerima bantuan, hingga pemanfaatan momentum penyaluran bansos yang berdekatan dengan masa kampanye atau masa tenang untuk membangun citra politik kandidat.

Selain itu, pengarahan pilihan melalui grup WhatsApp penerima bantuan maupun forum-forum desa juga menjadi bentuk mobilisasi terselubung yang patut diwaspadai oleh pengawas Pemilu.

Dari sisi penegakan hukum, Wirka menekankan pentingnya mengidentifikasi terlebih dahulu status dan kedudukan hukum pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Sebab, kepala desa, perangkat desa, dan pendamping sosial tidak serta-merta dapat dikenakan ketentuan hukum yang sama.

Khusus pendamping program bansos, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), perlu ditelusuri status kepegawaian, dasar penugasan, serta hubungan kerjanya. Hal tersebut menjadi penting untuk menentukan ketentuan hukum yang relevan, termasuk kemungkinan penerapan sanksi administrasi, etik, maupun pidana apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.

Ia juga menggarisbawahi bahwa penanganan dugaan politisasi bansos harus melalui pengujian unsur dan pembuktian yang cermat. Status pelaku, kesengajaan, bentuk tindakan, kepentingan politik, unsur pelanggaran, hingga alat bukti menjadi bagian penting dalam proses penanganan. Jika memenuhi unsur tindak pidana Pemilu atau Pemilihan, penanganannya dapat dilakukan melalui Sentra Gakkumdu. Sementara dugaan pelanggaran administrasi, etik, atau kontrak kerja dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Diskusi berlanjut dengan pemaparan materi dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Hirsan Mohamad, S.IP., M.H.

Dalam paparannya, Hirsan mengangkat kondisi dan pengalaman pengawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Dengan karakteristik wilayah yang terdiri atas 81 desa di tujuh kecamatan, serta hubungan sosial dan kekerabatan masyarakat yang relatif erat, pengawasan terhadap netralitas aparatur desa menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan.

Ia menjelaskan, kedekatan aparatur desa dengan masyarakat, kuatnya hubungan kekerabatan, pengaruh tokoh masyarakat, serta ketergantungan sebagian warga terhadap bantuan sosial dan pelayanan publik dapat menjadi faktor kerawanan apabila dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Hirsan turut memaparkan data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bolsel yang mencatat sembilan laporan dugaan pelanggaran terkait kepala desa dan aparat desa. Dari jumlah tersebut, empat laporan melibatkan kepala desa dan lima laporan melibatkan aparat desa.

Data tersebut, menurutnya, menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan, pengawasan, serta kualitas penanganan pelanggaran. Sebab, dalam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pembuktian menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memperoleh keterangan saksi, dokumentasi, rekaman, bukti komunikasi, maupun dokumen pendukung lainnya.

Untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Hirsan menekankan empat strategi pencegahan yang perlu diperkuat, yakni peningkatan sosialisasi dan imbauan netralitas aparatur desa, pengawasan terhadap program bantuan sosial melalui koordinasi dengan Dinas Sosial, penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, serta peningkatan kualitas penanganan pelanggaran melalui penguatan alat bukti dan koordinasi lintas lembaga.

Menurutnya, strategi pengawasan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pengawasan tidak cukup hanya memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan, intimidasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Melalui diskusi ini, Bawaslu Sulut berharap pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan kepala desa, perangkat desa, dan pendamping program bansos semakin diperkuat. Sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta elemen masyarakat menjadi penting agar program bantuan sosial tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik.

Sebab, bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, bukan alat untuk memperoleh dukungan politik. Demikian pula jabatan dan kewenangan pemerintahan desa harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan mengarahkan pilihan politik warga.

Foto: Muhammad Irsyad
Editor: Humas Bawaslu Sulut

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle