Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Mitigasi Sengketa Informasi, Bawaslu Sulut Gelar Rapat Koordinasi Bersama Pusdatin dan Biro Hukum Bawaslu RI

Sumber Foto: Humas Bawaslu Sulut

Bawaslu Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Biro Hukum Bawaslu Republik Indonesia (RI). Senin (16/11/2026).

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban lembaga, tetapi juga bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Untuk memastikan pelayanan informasi berjalan optimal sekaligus mengantisipasi potensi sengketa informasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Biro Hukum Bawaslu Republik Indonesia (RI).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026), tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai potensi persoalan dalam pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat langkah mitigasi agar permohonan informasi masyarakat dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengikuti kegiatan dari Ruang Command Center Kantor Bawaslu Sulut, hadir Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Zulkifli Densi, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Steffen S. Linu, Kepala Sekretariat Aldrin A. Christian, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Anggray S. Mokoginta, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) Yenne Janis, serta sejumlah staf pelaksana Subbagian Hukum dan Data Informasi Bawaslu Sulut.

Dalam pembahasan, Pusdatin Bawaslu RI melalui Taufiq menguraikan sejumlah potensi persoalan yang dapat berujung pada sengketa informasi. Hal ini menjadi perhatian karena setiap permohonan informasi publik membutuhkan penanganan yang cermat, mulai dari proses penerimaan, pemeriksaan kelengkapan, hingga pemberian tanggapan kepada pemohon.

Ketepatan dalam memahami jenis informasi yang dimohonkan, kepatuhan terhadap prosedur pelayanan, serta kejelasan dalam memberikan jawaban menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman antara lembaga dan masyarakat.

Selain mengidentifikasi potensi sengketa, rapat koordinasi juga membahas langkah-langkah mitigasi yang perlu diperkuat. Di antaranya meningkatkan pemahaman jajaran pengelola informasi terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik, memastikan prosedur pelayanan dan mekanisme penanganan permohonan berjalan sesuai aturan, serta memperkuat koordinasi antara unit kerja terkait dalam penyediaan informasi.

Pengelolaan dokumentasi dan administrasi permohonan informasi juga menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Dengan tata kelola yang tertib dan respons pelayanan yang tepat, setiap permohonan informasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara profesional, sehingga potensi keberatan maupun sengketa dapat diminimalkan.

Bagi Bawaslu Sulut, penguatan mitigasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bawaslu tidak hanya dituntut menjalankan fungsi pengawasan Pemilu, tetapi juga harus mampu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik secara mudah, jelas, dan bertanggung jawab.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Sulut menegaskan kesiapan untuk melayani setiap permohonan informasi publik dengan baik, sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, penyampaian informasi yang akurat, serta kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi. Dengan demikian, Bawaslu Sulut berharap kepercayaan publik terhadap lembaga semakin meningkat. 

Foto: Humas Bawaslu Sulut
Editor: Humas Bawaslu Sulut

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle