Konsolidasi Pengawas Pemilu Perempuan: Tiga Srikandi Bawaslu Sulut Ambil Bagian, Perkuat Ekosistem Pengawasan Pemilu Inklusif

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Memperkuat peran dan keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pemilu, tiga srikandi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI). Kegiatan bertajuk “Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawas Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan” ini berlangsung pada 9 hingga 11 November 2026 di Jakarta.

Tiga perwakilan Bawaslu Sulut yang hadir dalam kegiatan tersebut masing-masing Kepala Bagian Administrasi Greity Tuturoong, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Anggray S. Mokoginta, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) Yenne Janis.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi antarsesama perempuan pengawas Pemilu sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem pengawasan yang inklusif, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, penguatan komunikasi publik yang edukatif, informatif, dan partisipatif juga menjadi perhatian penting dalam meningkatkan keterlibatan perempuan pada pengawasan partisipatif serta membangun kepercayaan masyarakat menuju Pemilu 2029.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap konsolidasi ini dapat melahirkan solusi dan langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perempuan pengawas Pemilu, khususnya terkait potensi kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Menurut Bagja, salah satu langkah untuk memetakan persoalan tersebut adalah dengan membuka ruang berbagi pengalaman di antara perempuan pengawas, terutama selama menjalankan tugas pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

"Konsolidasi perempuan pada saat ini, kami berharap saling berbagi cerita tentang bagaimana perjalanan Srikandi mengawasi pemilu di Indonesia, baik Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, kemudian bagaimana kekurangannya, dan bagaimana mitigasi risikonya, dan bagaimana solusi ke depan terhadap permasalahan tersebut,” kata Bagja saat menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu, Senin (9/11/2026).

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mendorong seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Ia menegaskan, pembentukan Pokja PPKS merupakan bagian dari komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan nirkekerasan. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, menurutnya, tidak dapat dibebankan kepada individu semata, tetapi membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh jajaran Bawaslu.

“Upaya menghilangkan atau meminimalkan terjadinya kekerasan di lingkungan Bawaslu bukanlah upaya personal, melainkan kerja kolektif kelembagaan. Karena itu, komitmen ini harus tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran, siapa pun pimpinan yang nantinya melanjutkan kepemimpinan di Bawaslu,” tegas Lolly saat menutup Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu bertema “Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawasan Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan”, Selasa (10/11/2026).

Melalui kegiatan ini, diharapkan konsolidasi perempuan pengawas Pemilu semakin memperkuat solidaritas, mendorong keberanian untuk menyuarakan persoalan, serta menghasilkan langkah konkret dalam membangun lingkungan kerja yang aman dan setara. Dengan demikian, perempuan dapat semakin berperan aktif dalam mengawal demokrasi dan mewujudkan pengawasan Pemilu yang berintegritas.