Bawaslu Sulut Ikuti Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu RI, Bahas Penguatan SDM Menuju Pemilu 2029

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulut mengikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) secara daring, Senin (27 Juli 2026).

Mengikuti rapat dari Command Center Kantor Bawaslu Sulut, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Anggray S. Mokoginta bersama Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) Yenne Janis.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan bahwa persiapan menuju Pemilu 2029 tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada penguatan organisasi, khususnya pengelolaan sumber daya manusia.

Menurut Ferdinand, Bawaslu saat ini tengah menyiapkan tiga agenda strategis, yakni pembentukan kondisi kerja mandiri yang baru, penyesuaian terbatas terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta pengusulan tunjangan kinerja terbaru bagi pegawai.

Selain itu, meningkatnya permintaan mutasi pegawai menjadi salah satu perhatian yang perlu dikelola secara cermat agar distribusi SDM tetap seimbang dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di seluruh daerah.

"Setiap pegawai yang akan bergabung ke lingkungan Bawaslu harus melalui proses pemetaan dan profiling. Dengan begitu, kita dapat memastikan kompetensi dan karakter pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujar Ferdinand.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental pegawai, terutama menghadapi tingginya beban kerja pada masa tahapan pemilu. Menurutnya, Bawaslu tengah membangun mekanisme kerja yang lebih adaptif untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan mampu meminimalkan risiko gangguan psikologis.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Bawaslu RI juga menyiapkan sistem evaluasi melalui penilaian 360 derajat. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, memperkuat hubungan kerja antarpegawai, serta membangun budaya kerja yang profesional dan kondusif dalam menghadapi Pemilu 2029.