Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar kegiatan “Bacerita HPS” dengan mengangkat tema “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024 tentang Pidana bagi Keterlibatan Pejabat Negara, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa/Lurah yang Melanggar Pasal 71 UU Pilkada”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (7 Mei 2026) tersebut menghadirkan Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kota Manado, A. Gafur Subaer sebagai narasumber.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut, Donny Rumagit, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai penggerak kesadaran publik dalam mengawal jalannya Pemilu.

“Mahasiswa bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran publik untuk mengawasi jalannya Pemilu,” ujar Donny.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut, Aldrin A. Christian, menegaskan bahwa masa non-tahapan Pemilu merupakan momentum strategis untuk memperkuat kesadaran dan literasi demokrasi di tengah masyarakat.

“Ibaratnya, masa non-tahapan ini adalah golden age atau masa keemasan untuk memupuk literasi dan kesadaran demokrasi masyarakat secara lebih luas,” ujar Aldrin.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Sulut, Steffen S. Linu menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan Bawaslu merupakan bentuk komitmen kelembagaan dalam menjaga dan memperkuat demokrasi, termasuk pada masa di luar tahapan Pemilu.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulut melaksanakan kunjungan kelembagaan ke Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sam Ratulangi dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi di kalangan generasi muda, Rabu (06/05/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Sulut dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam pengawasan pemilu serta penguatan literasi demokrasi di lingkungan kampus.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi menuju Pemilu yang akan datang, Bawaslu Provinsi Sulut melaksanakan kunjungan kelembagaan ke Universitas Prisma Manado pada Selasa (5 Mei 2026).

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, didampingi Inspektur Wilayah (Irwil) I, Hengky Pramono, melaksanakan kunjungan kerja ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (30 April 2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan supervisi sekaligus pembinaan terhadap jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, guna memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan optimal, efektif, dan akuntabel.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Pertemuan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (28/04/2026) dengan melibatkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) — Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Steffen S. Linu, memaparkan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Data Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (24/4/2026), di Aula Kantor KPU Sulut.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) – Bawaslu Provinsi Sulut kembali menggelar kegiatan Bacerita HPS dengan mengangkat topik persyaratan calon terkait ijazah, melalui studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Kab. Pesawaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Kamis (23 April 2026).